PPIH (Persiapan penyelenggaraan ibadah haji) untuk tahun 2026 mulai menemui kepastian. Pemerintah Indonesia memberikan kepastian bahwa hanya ada 2 (dua) syarikah saja asal Arab Saudi yang dipercaya untuk melayani 203.000 jamaah haji reguler Tanah Air pada musim haji 1447 H/2026 M.
2 Syarikah Layani Ibadah Haji 2026
Kabar baik tersebut diumumkan Kantor Urusan Haji (KUH) RI di Jeddah melalui unggahan resmi di akun Instagram @kantorurusanhaji, Senin (29/9/2025). Dua syarikah ibadah haji 2026 yang dimaksud adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Al Bait Guest.
Sejak awal, KUH Jeddah telah membuka peluang bagi berbagai perusahaan penyedia jasa haji di Arab Saudi untuk mengajukan penawaran. Total terdapat 17 syarikah yang lolos pada tahap verifikasi awal. Setelah itu, tim KUH KJRI Jeddah melakukan kajian detail, termasuk menimbang layanan serta tarif yang ditawarkan.
Kemudian proses berlanjut ke tahap negosiasi. Dari 17 perusahaan tersebut, tersaring menjadi 6 syarikah: Mashariq Almasiah, Al Bait Guest, Rawaf Mina, Rafad Al Hajjaj Company, Alrifadah Pilgrim Service Company, serta Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service.
Setelah melewati serangkaian pembahasan intensif, akhirnya hanya dua syarikah yang diputuskan menjadi mitra resmi untuk layanan umum (Masyair), yaitu: Rakeen Mashariq dan Al Bait Guest.
Evaluasi dari Tahun Lalu
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Tahun 2025 lalu, pemerintah sempat menerapkan skema multisyarikah. Hasilnya, banyak masalah di lapangan. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (saat ini Kementerian Haji dan Umrah), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan hal itu.
“BP Haji tidak akan menggunakan multisyarikah, paling banyak dua syarikah. Jadi, nantinya ada pembanding antara satu syarikah dan syarikah yang lain,” ujar Dahnil di Jakarta, Rabu (11/6).
Menurutnya, skema multisyarikah membuat jemaah jadi korban. Mulai dari bus yang tak tersedia tepat waktu, jemaah yang harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, hingga koordinasi data yang semrawut.
“Ada jemaah Indonesia yang terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena tidak ada bus, atau harus menunggu lama dari hotel ke Arafah,” kata Dahnil.
Lebih jauh, ia menyoroti persoalan sinkronisasi data antara sistem Indonesia (Siskohat), manifest penerbangan, dan data otoritas Saudi. Ketidaksesuaian itu berdampak serius, mulai dari penempatan hotel yang kacau hingga transportasi yang tak sinkron.
Bahkan, muncul fenomena jemaah terpecah ke syarikah berbeda, sehingga pasangan suami-istri atau keluarga bisa tinggal di hotel berbeda. Kondisi ini dinilai memperberat kerja petugas lapangan yang harus menjaga ribuan jemaah dalam situasi rumit.
Dengan penunjukan dua syarikah saja, pemerintah berharap layanan haji 2026 lebih terkontrol dan minim masalah, sehingga jemaah bisa beribadah dengan lebih tenang.
(sumber: Himpuh)
